Warga Israel akan memberikan suara dalam pemilihan parlemen pada 27 Oktober dalam sebuah kontes yang akan menentukan masa depan politik Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Para pemilih akan memilih 120 anggota Knesset ke-26 Israel setelah pembubaran parlemen pada 17 Juli. Pemerintahan Netanyahu akan tetap menjabat sampai pemerintahan baru terbentuk.
Pemilihan tersebut berpusat pada Partai Likud yang mengusung Netanyahu dan para penantang utamanya, khususnya mantan Kepala Staf Angkatan Darat Gadi Eisenkot dan mantan Perdana Menteri Naftali Bennett.
Namun pemerintahan Israel jarang sekali menentukan partai mana yang akan unggul terlebih dahulu. Pertanyaan yang menentukan biasanya adalah blok politik mana yang dapat memperoleh mayoritas sederhana setelah suara dihitung.
Oleh karena itu, partai-partai keagamaan, sayap kanan, dan Arab (Palestina) yang kecil kemungkinannya akan memimpin pemerintahan bisa menjadi penentu keputusan apakah Netanyahu tetap menjadi perdana menteri atau Israel kembali memasuki periode kebuntuan politik.
Israel menggunakan perwakilan proporsional nasional, dan seluruh negara diperlakukan sebagai satu daerah pemilihan.
Pemilih tidak secara langsung memilih perdana menteri atau memilih calon anggota parlemen secara individu. Sebaliknya, mereka memilih daftar partai tertutup dengan kandidat yang diberi peringkat sebelum pemilu.
Sebuah partai harus menerima setidaknya 3,25% surat suara sah untuk memasuki Knesset. Daftar yang gagal melewati ambang batas tersebut tidak akan mendapat kursi, dan suara mereka tidak akan diikutsertakan dalam proses alokasi.
120 kursi tersebut kemudian didistribusikan secara proporsional di antara daftar yang memenuhi syarat. Israel menggunakan metode Bader-Ofer untuk mengalokasikan sisa kursi setelah perhitungan awal berdasarkan perolehan suara masing-masing partai.
Partai-partai juga dapat menandatangani perjanjian kelebihan suara yang memperbolehkan dua daftar untuk menggabungkan suara yang tidak terpakai ketika bersaing untuk mendapatkan kursi tambahan.
Ambang batas ini menjadikan partai-partai kecil menjadi sangat penting. Jika faksi yang bersekutu dengan Netanyahu atau oposisi tidak mencapai 3,25%, seluruh blok tersebut bisa kehilangan beberapa kursi potensial.
Tidak ada partai yang pernah memenangkan mayoritas langsung dengan 61 kursi, menjadikan pemerintahan koalisi sebagai fitur permanen dalam politik Israel.
Pemimpin partai terbesar tidak serta merta menjadi perdana menteri. Yang penting adalah apakah seorang kandidat dapat memperoleh dukungan parlemen yang cukup.
Setelah hasil resmi diumumkan, presiden Israel berkonsultasi dengan partai-partai terpilih di Knesset. Setiap faksi merekomendasikan seorang anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan.
Presiden kemudian memberikan mandat kepada anggota parlemen yang dianggap paling mungkin berhasil, yang belum tentu merupakan pemimpin partai terbesar.
Kandidat pertama memiliki waktu 28 hari untuk merundingkan koalisi dan dapat menerima perpanjangan hingga 14 hari.
Perundingan koalisi umumnya mencakup posisi menteri, kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan, dan alokasi anggaran yang diminta oleh calon mitra.
Jika kandidat pertama gagal, presiden dapat memberikan waktu 28 hari kepada anggota parlemen lainnya untuk membentuk pemerintahan. Jika upaya tersebut juga gagal, 61 anggota parlemen dapat meminta dalam waktu 21 hari agar kandidat tertentu menerima mandat 14 hari terakhir.
Kegagalan pada akhir proses tersebut akan mengirim Israel ke pemilu berikutnya.
Perundingan koalisi telah membentuk pemerintahan Israel sejak pemilihan parlemen pertama pada tahun 1949.
Mapai, pendahulu Partai Buruh, mendominasi politik selama tiga dekade pertama Israel namun masih membentuk koalisi dengan partai-partai keagamaan dan partai-partai kecil.
Pemilu tahun 1977 menandai titik balik ketika Partai Likud pimpinan mendiang Perdana .....selengkapnya